Search

Balai Diklat Keagamaan Semarang

DIKLAT REGULERTENAGA TEKNIS PERIODE II

Pembukaan Periode II     

Diklat RegulerTenaga Teknis Periode II

      Balai Diklat Keagamaan Semarang menyelenggarakan Diklat Reguler Periode II Tahun 2016 untuk rumpun Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.  Kegiatan Diklat yang dibuka oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang Dr. H. Japar, M.Pd pada Selasa 10 Mei 2016 tersebut terbagi menjadi 3 waktu. Diklat yang berlangsung selama 10 hari terdiri dari Diklat Multimedia Pembelajaran bagi Guru MI, Diklat Penelitian Tindakakan Kelas bagi Guru MTs, dan Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi Guru MA berlangsung sampai tanggal 19 Mei 2016. Diklat yang berlangsung selama 12 hari diakhiri tanggal 21 Mei 2016 terdiri dari DIklat Mapel Biologi bagi Guru Muda MA dan Diklat Penyuluh Muda. Satu kegiatan Diklat berlangsung selama 15 hari yaitu Diklat Pembentukan Jabatan Calon Pengawas.

      Masing- masing jenis Diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang terselenggara berdasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan baik jumlah jam pelajaran, jenis mata Diklat, lama Diklat serta komposisi antara terori dengan praktik. Adapun tenaga pengajar melibatkan pejabat pemangku kebijakan, dosen beberapa perguru tinggi di Jawa Tengah dan D.I. Yogykarta, LPMP, serta Widyaiswara BDK Semarang. Dalam sambutannya Kepala Balai meminta kepada seluruh peserta Diklat untuk bersungguh- sungguh mengikuti setiap kegiatan dan memanfaatkannya untuk berbagi pengalamannya dengan sesama peserta dari daerah yang berbeda- beda. Tidak kalah penting, setelah peserta kembali ke satker masing- masing Kepala Balai meminta alumni Diklat untuk mensosialisaikan kepada ASN yang belum berkesempatan mendapatkan Diklat. (qh)


MEMBANGUN DIKLAT DENGAN TRIO QUALITY

MEMBANGUN DIKLAT DENGAN TRIO QUALITY 

Oleh : Drs. Junaidi, M.Pd *)

A. Latar Belakang

      Lembaga diklat merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu manajemen dan penataan yang profesional, agar semua kegiatan yang dikelola betul – betul dapat berdampak pada user pengguna  dan memberikan kontribusi   pada steakholder baik internal maupun eksternal.

      Kegiatan yang dikemas lembaga kediklatan lebih menitikberatkan pada kegiatan formal yang mengarah pada pengembangan dan pembinaan sumber daya menusia. 

      Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, hal ini disebutkan dalam UU no 5 tahun 2015 yang menyebutkan,  “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran”,

      Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian integral dari kebijakan personil dalam rangka pembinaan pegawai disamping sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, juga untuk memantapkan sikap mental pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan alat untuk menyesuaikan antara tanggung jawab dan pekerjaan dengan kemampuan, keterampilan dan kecakapan serta keahlian dari pegawai. Kebijaksanaan organisasi pada umumya menyarankan agar setiap pegawai diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pengembangan kepribadian, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja.

      Penyelenggaraan diklat semuanya diatur oleh regulasi baik yang berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peranturan Menteri, sehingga bagaimana lembaga diklat dapat  menterjemahkan regulasi kedalam penyelenggaraan perlu kajian yang detail dan cermat agar kegiatan berkualitas.

      Kualitas lembaga kediklatan selain dipengaruhi oleh terjemahan regulasi perlu adanya standar mutu kediklatan. sementara ini lembaga kediklatan belum memanfaat secara optimal standar kediktan yang diatur dalam regulasi berkaitan dengan quality assurance sehingga untuk mengukur apakah diklat ini berkualitas atau tidak, masih belum jelas sehingga lembaga perlu menetapkan standar mutu sebagai parameter dari kegiatan kediklatan.

      Kualitas kediklatan juga dipengaruhi oleh komponen yang ada dalam lembaga diantaranya sumber daya manusia, kurukulum, kebijakan, dan sarana prasarana, dari komponen tersebut yang paling dominan adalah sumber daya manusia yaitu pegawai sebagai panitia dan widyaiswara yang melaksanakan dikjartih.

      Kualitas kediklatan akan kelihatan manakala panitia dan widyaiswara dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tujuan yang ditentukan. Sebaliknya diklat tidak berhasil karena faktor perilaku manusia yang dipengaruhi oleh Budaya atau culture maka perlu adanya kajian bagaimana membangun kediklatan yang berkulitas dengan Trio Quality.

A. Pembahasan

1. Quality Regulation

      Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. ”(https://pyia.wordpress.com/definisi-peraturan-dan-regulasi; 26 maret 2016 jam 16.00). Regulasi untuk mengatur perilaku pegawai terkait dengan pekerjaaan sehingga akan terkendali dengan baik dalam lembaga tersebut. 

      Banyak regulasi yang mengatur tentang kediklatan terkait dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan diklat di seluruh Kementerian.

     Lembaga kediklatan Kementerian agama regulasi yang digunakan sebagai pijakan untuk mengatur penyelenggaraan diklat selain dari LAN, menggunakan keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat, sehingga kualitas baik dan tidaknya penyelenggraan  diklat tergantung bagaimana para pimpinan menterjemahkan regulasi tersebut.

2. Quality Assurance (QA)

      Quality Assurance adalah jaminan kualitas sehingga Quality Assurance (QA) secara umum bertanggung jawab untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan termasuk keandalan, kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh lembaga kediklatan. Secara umum pengertian Quality Assurance adalah scara umum mencakup monitoring, uji-tes dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. (http://jobsinfopedia.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-tugas-tanggung-jawab-quality.html. Senin, 28 Maret 2016, Jam 15.00). Quality Assurance di lembaga diklat di mulai dari perencanaan, proses sampai dengan evaluasi, jika komponen ini berkualitas maka output yang dihasilkan akan memuaskan user pengguna. Masalah yang timbul terkait Quality Assurance adalah belum di terbitkan regulasi yang mengatur standar kediklatan secara nasional dan lembaga yang melakukan pengukuran kualitas, sehingga solusi yang diambil adalah masing-masing lembaga diklat menentukan standar agar Quality Assurance terjamin.

      Memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan.

3. Quality Culture

      Menurut Kujala dan Ullrank (2004:48),  untuk memahami pengertian budaya mutu hendaknya dipahami terlebih dahulu akar dari budaya mutu yaitu budaya organisasi, karena budaya mutu merupakan subset dari budaya organisasi.

      Menurut Noe dan Mondy (1993:235), budaya organisasi adalah sistem dari shared values, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk mendapatkan norma-norma perilaku. Budaya organisasi juga mencakup nilai-nilai dan standar-standar yang mengarahkan perilaku pelaku organisasi dan menentukan arah organisasi secara keseluruhan perilaku organisasi di diklat sangat komplek karena banyak komponen yang mempengaruhi sehingga untuk menciptakan budaya mutu bukan pekerjaan yang sederhana, memerlukan suatu analisis yang jeli dan teliti, bagimana menterjemahkan regulasi dan standar kediklatan serta Quality Assurance oleh pimpinan ke dalam kebijakan yang mampu menciptakan kondisi lembaga kediklatan yang berkualitas.

C. Simpulan

       Lembaga kediklatan akan bermutu jika dibagun dari regulasi yang rumuskan berkualitas atau Quality Regulation, kemudian menetapkan jaminan mutu atau standar yang jelas dan mampu menciptakan budaya mutu dalam lembaga keduklatan tersebut.

Daftar Pustaka

Kujala, J.; P. Ullrank. (2004). Total Quality Management as a Cultural Phenomenon.  [Online]. Tersedia: www.asq.org

Mondy, Noe, and Premeaux, (1999). Human Resources Management. Seventh Edition Prentice Hall Mc. Inc, USA

Undang-undang No 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Nasioanl

(http://jobsinfopedia.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-tugas-tanggung-jawab quality. html. Senin, 28 Maret 2016, Jam 15.00).

(https://pyia.wordpress.com/definisi-peraturan-dan-regulasi; 26 maret 2016 jam 16.00).

——————————————————————————————————-

*) Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagaamaan Semarang

 


Pencitraan Madrasah Melalui Media Massa

Pencitraan Madrasah Melalui Media Massa

Oleh: Suyitman, S.Pd.I.*

      Pada dasarnya, citra suatu lembaga termasuk madrasah tercipta melalui kinerja seluruh komponen yang ada. Namun jika hanya mengandalkan unsur tersebut, pencitraan madrasah membutuhkan waktu yang lama, karena publik tidak dapat secara langsung melihat prestasi madrasah. Publiklah yang akan menilai baik buruknya kinerja madrasah. Publiklah yang selalu menguji, menilai dan memberi penghargaan kepada suatu lembaga. Kinerja yang baik tanpa diketahui publik merupakan kegiatan yang sia-sia dalam melakukan pencitraan.

      Pada ranah inilah madrasah memerlukan media massa untuk membangun citra dan reputasinya. Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau publik dalam skala yang lebih besar dan luas. Berita yang disampaikan media, pada saat yang hampir bersamaan akan dibaca dan diketahui oleh publik yang jumlahnya ratusan ribu atau bahkan jutaan. Secara bersama-sama mereka memperhatikan dan membicarakan pesan yang disampaikan oleh media massa. Melalui proses tersebut, maka akan terciptalan opini publik dan menimbulkan pencitraan bagi madrasah.

      Apalagi pada era globalisasi informasi ini. Peranan media massa sangat penting dalam meningkatkan popularitas. Contohnya, para politikus atau calon pemimpin daerah tidak segan-segan untuk beriklan di media massa dengan biaya yang sangat mahal. Mereka menyadari bahwa media massa mampu mengubah image masyarakat dalam waktu singkat.

Peran Media

    Salah satu peran media massa sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Namun peran tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh madrasah. Bahkan ada madrasah yang menutup diri dari jangkauan media massa. Sikap tersebut muncul karena selama ini headline surat kabar masih didominasi berita dengan prinsip ”bad news is good news”.

    Realita di lapangan menunjukkan, banyak lembaga kedodoran oleh hantaman media massa yang menyuguhkan informasi tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemberitaan tersebut terjadi karena sikap defensif lembaga terhadap media massa yang menimbulkan miss komunikasi antara lembaga dengan media. Akibatnya, citra suatu lembaga sangat negatif di hadapan publik, meskipun dalam kenyataannya mungkin berbeda atau bahkan justru kebalikannya.

    Beberapa faktor yang menyebabkan madrasah tidak mau membuka diri dengan media massa antara lain; pertama, pengelola madrasah terjebak dalam aktivitas rutin, baik dalam pembelajaran maupun administratif tanpa berpikir bahwa aktivitas mereka perlu dipublikasikan melalui media. Kedua, pengelola madrasah belum memiliki pemahaman yang baik tentang media massa dari segi fungsi dan peranannya. Akibatnya mereka merasa tidak memiliki informasi yang layak berita dan tidak mampu berpartisipasi dalam diskusi wacana pendidikan yang ada di dalam media. Ketiga, pengelola madrasah tidak ingin mengekspose kegiatannya melalui media massa karena keterbatasan anggaran. Padahal tidak selamanya madrasah harus memberi “amplop” kepada wartawan yang meliput kegiatan karena mereka mendapatkan kemudahan untuk mencari bahan pemberitaan.  Keempat, pengelola madrasah belum menyadari pentingnya promosi untuk pencitraan madrasah kepada publik melalui media massa.

Kemitraan

      Kemitraan dengan media massa merupakan program yang tidak berlebihan jika madrasah ingin memperbaiki citranya. Semakin banyak kegiatan madrasah yang terekspose melalui media massa, semakin baik citra madrasah di hadapan pembaca.

    Madrasah  perlu mendidik civitas akademikanya untuk sadar media. Membangun  hubungan yang baik dengan media massa bukan merupakan perkara yang sulit dan tidak membutuhkan dana besar. Tentunya, kerja sama antara madrasah harus dilandasi dengan konsep yang jelas, terencana, dan berkesinambunangan dengan prinsip simbiosis mutualisme atas dasar saling menghormati peranan masing-masing.

      Agar hubungan media dengan madrasah berjalan sesuai dengan yang diarapkan maka perlu penanganan yang profesional. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan dengan media massa antara lain: pertama, melibatkan wartawan untuk mengisi kegiatan yang berkaitan dengan dunia jurnalistik, seperti majalah dinding, penerbitan bulletin atau majalah madrasah; kedua, mengundang atau menghubungi wartawan untuk melakukan peliputan terhadap kegiatan madrasah; ketiga, mengirimkan laporan atau berita secara berkala kepada wartawan sehingga media massa dapat membuat berita yang lebih akurat dan komprehensip; keempat, mengajak peserta didik dan warga madrasah berkunjung kantor media massa sebagai proses pembelajaran di lapangan.

      Melalui program kemitraan madrasah dengan media massa, diharapkan madrasah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerja media dan para jurnalisnya. Sebaliknya, media massa juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai madrasah beserta problematikanya. Apabila kemitraan tersebut dapat dijalin dengan baik, maka citra madrasah akan semakin membaik di mata publik.

———————————————————————————————————————————-

*Guru MTs Negeri Kebumen 1, Peserta Diklat Teknis Substantif Tenaga Kependidikan Peningkatan Kompetensi Penulisan Karya Tulis Imliah (KTI) Angkatan I bagi Guru Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan BDK Semarang, 12-21 April 2016.


SELAYANG PANDANG PTK BAGI GURU

SELAYANG PANDANG PTK BAGI GURU

Oleh: Samsul Falak, S.S, M.Pd.*)

A. Pendahuluan

      Tim Pelatih Proyek PGSM (1999) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktik pembelajaran tersebut dilakukan.

      PTK salah satu solusi bagi guru untuk memenuhi publikasi ilmiah yang berupa penelitian. Untuk kenaikan pangka III/d  ke IV/a dibutuhkan penelitian tentang pendidikan (Permenpanneg dan RB, no.16 th 20019). Penelitian yang tidak mengganggu jalanya kegiatan belajar mengajar bagi guru dan siswa adalah penelitian tindakan kelas. Di samping itu tuntutan profesionalisme guru bisa dikembangkan melalui PTK karena tidak hanya guru yang akan mendapat maslahatnya tetapi siswa juga. Oleh karena itu PTK bagian penting dan dianggap yang sangat memungkinkan dilaksanakan oleh guru.

B. PEMBAHASAN

      Djunaidi Ghoni (2008:14) menyatakan bahwa PTK memiliki beberapa model; 1) model menurut Kemmis dan MC Taggart, 2) model menurut Mc Kernan, 3) model menurut Ebbut, 4) model Elliot. 5) model Kurt Lewin. Dari beberap model tersebut, penulis akan meresum model PTK. Hampir semua model memiliki konsep pokok penelitian tindakan kelas terdiri dari empat komponen, sebagai berikut:

1. Planning (Rencana)

      Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut berpandangan ke depan, serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga dan dengan rencana tersebut secara dini kita dapat mengatasi masalah. Dengan perencanaan yang baik seorang prak-tisi akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitas dan mendorong para praktisi tersebut untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan, partisipan harus bekerja sama dalam diskusi untuk membangun suatu kesamaan bahasa dalam menganalisis dan memperbaiki pengertian maupun tindakan mereka dalam situasi tertentu.

2. Action (Tindakan)

      Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat yang dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu model pembelajaran yang hasilnya juga akan diperguna-kan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas.

3. Observation (Pengamatan)

      Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendoku-mentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan  keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan-hambatan yang muncul.

4. Reflection (Refleksi)

      Refleksi disini meliputi kegiatan: analisis, sintesis, penafsiran (penginterpretasian), menjelaskan dan menyimpulkan.  Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada siklus selanjutnya. Dengan demikian, PTK tidak dapat dilaksanakan dalam sekali siklus karena hasil refleksi membutuhkan waktu untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus selanjutnya.

      Tahap perencanaan dilanjutkan tahap action dan observation dilakukan 3 dalam satu siklus kemudian refleksi.  jika untuk mencapai perbaikan model Elliot dalam diagramnya minimal dua siklus. Jangka waktu siklus dan langkah-langkahnya tergantung konteks dan setting penelitian dan masalahnya.

      Dalam melaksanakan tindakan atau perbaikan, observasi dan interpretasi dilakukan secara simultan. Aktor utamanya adalah guru, namun guru dapat dibantu oleh alat perekam data atau teman sejawat sebagai pengamat. Agar pelaksanaan tindakan sesuai kaidah PTK, perlu diterapkan  enam  kriteria berikut ini:

  1. Metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar
  2. Pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak
  3. Metodologi harus reliabel (handal) hingga guru dapat menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi kelasnya
  4. Masalah yang ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmennya
  5. Guru harus memperhatikan berbagai aturan (etika) yang berkaitan dengan tugasnya.

      Tahap observasi dan interpretasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan perbaikan. Selain untuk menginterpretasikan peristiwa yang muncul sebelum direkam, diinterpretasi juga membantu guru melakukan penyesuaian. Observasi yang efektif berlandaskan pada lima dasar, yaitu:

  1. harus ada perencanaan bersama antara guru dan pengamat,
  2. fokus observasi harus ditetapkan bersama,
  3. guru dan pengamat harus membangun kriteria observasi bersama-sama,
  4. pengamat harus memiliki ketrampilan mengobservasi,
  5. observasi akan bermanfaat jika balikan diberikan segera dan mengikuti berbagai aturan.

            Dalam dunia penelitian ada empat jenis observasi yang dapat dipilih, yaitu:

  1. observasi terbuka,
  2. observasi terfokus,
  3. observasi terstruktur, dan
  4. observasi sistematik.

      Observasi yang bertujuan memantau proses dan dampak perbaikan dikaitkan dengan mengikuti tiga langkah  yang merupakan satu siklus yang selalu berulang, yaitu: pertemuan pendahuluan (perencanaan), pelaksanaan observasi, dan diskusi balikan. Agar ketiga tahap ini berlangsung efektif, hubungan guru dan pengamat harus didasari saling mempercayai. Fokus kegiatan adalah perbaikan, proses tergantung dari pengumpulan dan pemanfaatan data yang objektif, guru didorong untuk berkesinambungan, serta guru dan pengamat terlibat dalam perkembangan profesional yang saling menguntungkan.

      Selain melalui observasi, data mengenai pembelajaran dapat dikumpulkan melalui catatan/laporan harian, catatan harian siswa, wawancara (antara guru dan siswa, pengamat dan siswa, dan pengamat dan guru), angket, dan telaah berbagai dokumen.

      Analisis data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, memaparkan atau mendiskripsikan data dalam bentuk narasi, tabel dan atau grafik, serta menyimpulkan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dilakukan refleksi, yaitu renungan atau mengingat kembali apa yang sudah berhasil dikerjakan. Berdasarkan hasil refleksi, guru melakukan perencanaan tindak lanjut, yang dapat berupa revisi dan rencana lama atau baru sama sekali.

      Laporan PTK dibuat dan disebarkan dalam konteks tilik sejawat, sehingga guru yang lain dapat menelaah/memanfaatkan laporan tersebut. Dengan membuat laporan, guru berlatih mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru dan peneliti, yang semua ini memiliki mempunyai manfaat praktis. Laporan PTK harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan laporan penelitian.

C. Penutup

      Penelitian Tindakan Kelas  merupakan kegiatan pengembangan profesionalisme guru dalam mengembangkan kompetensi guru. Guru melakukan penelitian tindakan kelas dalam  rangka  perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar siswa. Melalaui PTK diharapkan guru dapat menemukan formula pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Harapan lebih jauh akan didapatkan hasil pembelajaran yang baik serta menjadi syarat publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat dan  jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ghony, Djunaidi, (2008), Penelitian Tindakan Kelas, Malang: UIN-Malang Press.

Tim Pelatih Proyek PGSM, (1999)), Penelitian Tindakan Kelas (Action Research), Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah, Jakarta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

—————————————————————————————————

*) Penulis adalah Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Semarang



UPAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI MASA DEPAN

UPAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI MASA DEPAN

Oleh: Suyadi *)

A. PENDAHULUAN

      Perkembangan Upaya Pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis-sistematik. Hal ini harus cepat ditangkap oleh civitas diklat yang berkewajiban membina tenaga-tenaga kerja. Pendekatan sistematis adalah perkembangan pendidikan dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap, sedang sistematik menunjuk pada pendekatan sistem dalam proses berpikir yang mengkaitkan secara fungsional semua aspek dalam pembaruan pendidikan tersebut (Depdikbud, 1991 : 21). Penggarapan pembaruan pendidikan dan pelatihan tersebut harus menyeluruh, mulai dari lapis sistem/nasional, lapis institusional, sampai pada lapis individual (Charters dan Jones: 1973), dari Raka Joni, (1983: 24). Pada lapis sistem, secara nasional telah ditetapkan serangkaian kebijakan yang dituangkan ke dalam sejumlah perundang-undangan, utamanya UU-RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas beserta serangkaian peraturan pelaksanaannya. Penggarapan pada lapis institusional berkaitan dengan aspek kelembagaan seperti ; kurikulum, struktur dan mekanisme pengelolaan, sarana-prasarana, dan sebagainya.

      Sedang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) pasal 85 ditegaskan bahwa tugas pokok Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Bindiklat) adalah : “melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pengembangan program, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Direktorat Bindiklat mempunyai fungsi utama sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
  2. Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pembinaan pendidikan dan pelatihan;
  3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
  4. Pelaksanaan ketatausahaan direktorat.

      Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan dan pelatihan. Seperti diketahui, dengan telah ditetapkannya UU-RI No. 20 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananaannya maka telah dimantapkan kerangka landasan pembangunan sektor pendidikan, untuk bersama-sama dengan sektor lainnya akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses tinggal landas dalam pembangunan jangka panjang. Pembangunan manusia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan masa yang akan datang.

B. PEMBAHASAN

1. Tuntutan bagi manusia masa depan

      Kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang, wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, umpamanya; melek teknologi tanpa harus menjadi pakar iptek, kemampuan menjaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat, dan kemampuan bekerja secara efektif dan efisien, sebagi cikal bakal kemampuan profesional.

     Untuk jenjang pendidikan dan pelatihan dasar hal itu berarti bahwa kemampuan dasar sebagai aparat (pegawai) pemerintah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar akan siap untuk:

  1. Memahami jati dirinya sebagai aparat yang memiliki keyakinan bahwa memiliki rasa optimisme dalam pelaksanaan tugas.
  2. Mengetahui tugas yang harus dilasanakan dengan baik.
  3. Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen ataupun instansi.
  4. Memiliki semangat rasa ingin tahu adanya perkembangan iptek.
  5. Memupuk dan mengembankan daya juang dalam pelaksanaan tugas.

      Akhirnya pendapat Sajidiman (1972: 10-11) yang menekankan kemampuan yang diperlukan manusia Indonesia berdasarkan fungsinya, yakni:

  1. Pekerja yang terampil yang menjadi bagian utama dari mekanisme produksi (dalam arti luas) yang harus lebih efektif dan efisien.
  2. Pemimpin dan manjer yang efektif, yang memiliki kemampuan berfikir, mengambil keputusan yang tepat waktunya serta mengendalikan pelaksanaan dengan cakap dan berwibawa.
  3. Pemikir yang mampu menentukan/memelihara arah perjalanan dan melihat segala kemungkinan di hari depan.

      Dari beberapa pendapat para ahli tersebut membuktikan bahwa untuk menghadapi masa depan ternyata tidak dapat dianggap hal yang mudah, mesti selalu memerlukan update pengetahuan. Salah satu tempat untuk mengasah pisau pengtahuan bagi para tenaga kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Upaya mengantisipasi masa depan

      Berdasarkan pemikiran tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Meskipun upaya pendidikan dan pelatihan selalu berorientasi ke masa depan, namun peralihan ke abad 21 yang akan datang ini sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia, karena akan memasuki masa-masa pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, mengembangkan sumber daya manusia, utamanya melalui pendidikan dan pelatihan sebagai pilar utama, akan sangat penting.

      Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS dijelaskan bahwa, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan dan pelatihan mengusahakan: Pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri. Kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh…( Undang-Undang, 1992: 24).

      Dari penjelasan itu ternyata bahwa fungsi pendidikan dan pelatihan diarahkan bukan hanya untuk pembangunan manusia saja tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat.  Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan dan pelatihan akan diarahkan pada :

  1. Aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut yakni ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Perubahan nilai dan sikap.
  3. Pengembangan budaya dan sarana kehidupan.
  4. Tentang pendidikan dan pelatihan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan.

            Ketiga, hal tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi masa depan dimaksud.

a. Ilmu pengetahuan dan Teknologi

      Oleh karena ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup beberapa bidang keilmuan dan teknologi, seperti bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam (fisika, biologi, kimia), ilmu pengetahuan sosial (ekonomi, geografi, sejarah), dan teknologi. Sebagai seorang pegawai harus memiliki pengetahuan tentang perkembangannya, sehingga dengan cepat dan tanggap untuk menyesuaikan diri, karena masing-masing  iptek itu mempunyai karakteristik.

b. Perubahan nilai dan sikap

      Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya, dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang majemuk terjadi variasi sistem nilai dan tata kelakuan ( sebagai wujud ideal dari kebidayaan nusantara). Setiap anggota masyarakat dan warga negara Indonesia harus mau dan mampu menggunakan nilai-nilai luhur bangsanya sebagai filter dalam mengahadapi globalisasi tersebut.

c. Pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan

      Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan dan pelatihan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Dengan adanya penetapan kerangka dasar pendidikan dan pelatihan pada UU RI No. 2/1989, maka pendidikan dan pelatihan mempunyai suatu acuan dalam penyesuaian dengan keadaan yang selalu berubah, utamanya pengembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Seperti diketahui, meskipun Mendiknas yang bertanggung jawab atas bidang Pendidikan Nasional, akan tetapi penyelenggaraannya tersebar di berbagai lembaga pendidikan, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, serta dikelola oleh berbagai fihak. sebab dengan terpenuhinya sarana pendidikan dan pelatihan tersebut berarti akan terpenuhi pula proses pendidikan dan pelatihan secara baik.

      Keempat, aspek tersebut pada dasarnya terpadu dalam membetuk sikap seseorang. Terdapat beberapa ciri dari sikap, antara lain: sesuatu yang dibentuk/dipelajari, dapat diubah namun prosesnya dapat berlangsung sangat lambat, selalu mempunyai segi-segi perasaan, motivasi, serta obyeknya dapat berupa satu hal tertentu atau kumpulan dari hal tersebut.

3. Upaya Diklat masa depan

      Kata kunci untuk menggambarkan Sistem Kediklatan yang bagaimana yang diperlukan dalam abad-abad mendatang ialah pendidikan dan pelatihan yang bermutu. Mutu (quality) merupakan suatu istilah yang dinamis yang terus bergerak; jika bergerak maju dikatakan mutunya bertambah baik, sebaliknya jika bergerak mundur dikatakan mutunya merosot. Mutu dapat berarti superiorify atau excellence yaitu melebihi standar umum yang berlaku. Sesuatu dikatakan bermutu jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda yang dikehendaki dengan maksud dari orang yang menghendakinya. “The fitness purpose aspercieued by the customer” (Idrus, dkk., 2000:2). Misalnya mutu proses belajar, cocok dengan apa yang diharapkan oleh peserta diklat; makin jauh melampaui apa yang diharapkan makin bermutu, jika terjadi sebaliknya. makin tidak bermutu.

      Ketiganya: input, proses, dan output terus berproses atau berubah-ubah. Karena itu, pengelola unit pendidikan dan pelatihan perlu menetapkan patokan atau benchmark, yaitu standar target yang harus dicapai dalam suatu periode waktu tertentu dan terus berusaha melampauinya. “Benchmarking is a continous search for and application of significantly better practices that leads to superior competiue performance” (Watson, dalam Taroepratjeka 2000); yaitu: suatu upaya pencarian mutu secara terus-menerus derni mendapatkan cara kerja yang lebih baik agar mampu tampil bersaing melampaui standar umum”.

C. PENUTUP

      Pendidikan dan pelatihan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan dan pelatihan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Ciri masyarakat masa depan itu antara lain adalah:

  1. Globalisasi, utamanya dalam iptek, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.
  2. Perkembangan iptek semakin cepat.
  3. Arus komunikasi yang makin padat dan cepat akan merubah masyarakat menjadi masyarakat informasi.
  4. Peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan. Untuk hal ini, perlu dimantapkan profesionalisasi tenaga kependidikan dan pelatihan.

      Berdasarkan kebutuhan masyarakat masa depan tersebut, pendidikan dan pelatihan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya, baik pada lapis sistem, lapis institusional maupun lapis individu, termasuk sarana pendukungnya. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu mengembangkan masyarakat masa depannya itu. Secara khusus dapat dikemukakan beberapa upaya antisipasi masa depan itu antara lain: perubahan nilai dan sikap, perkembangan kebudayaan dan pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Fuad Hasan (1986). Mendekatkan anak didik pada lingkungan, bukan mengasingkannya. Prisma. No.2 Th. IV. H. 39-44.

Hamijoyo, Santosa, S. (1990). Lima jurus dasar pendidikan nasional dalam era globalisasi. Mimbar pendidikan. Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX h. 30-35.

Koentjaraningrat (1974). Kebudayaan, mentalited dan pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Makagiansar, Makaniman (1990). Dimensi dan tantangan pendidikan dalam era globalisasi. Mimbar Pendidikan. Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX. H. 5-7.

Raka Joni, T (1984). Penelitian pengembangan dalam pembaruan pnedidikan. Jakarta: P2LPTK Ditjen Depdikbud.

Sajidiman (1972). Membangun manusia Indonesia untuk mencapai masyarakat Pancasila. Laporan hasil diskusi Cibulan V, 5-7 Mei 1972. Bogor:-

Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional 9UU RI No.2 Tahun 1989) dan pelaksanannya. Jakarta Sinar Grafika.

—————————————————————————-

*). Penulis adalah Widyaiswara pada BDK Semarang

 


Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville by Anders Noren.

Up ↑