WAJAH BARU BDK SEMARANG: SEMARAK ZONA INTEGRITAS

WAJAH BARU BDK SEMARANG: SEMARAK ZONA INTEGRITAS

Semarang—Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat dalam gerakan implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sejak mulai menetapkan langkah di tahun 2015 seiring disahkannya Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenag yang menandai berjalannya proses reformasi birokrasi, sedikitnya sejak 2015 ada 500 dari 4.484 satker Kemenag yang dijadikan sebagai pilot project implementasi ZI menuju WBK-WBBM ini. Piloting itu dilakukan mulai dari satker pusat setingkat eselon II, Kanwil, Kankemenag, sampai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kemenag secara resmi telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Desembar 2012 lalu bahkan telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kemenag. Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indikator proses.

Sementara, di Lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang pada tahun ini dipersiapkan sebagai BDK kedua pilot project pembangunan Zona Integritas setelah sebelumnya BDK Bandung berhasil menguatkan jejeknya di Zona Integritas ini dengan memperoleh penilaian cukup tinggi diatas point 90.

“Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di BDK Semarang  diharapkan dapat memberikan kontribusi  nyata dalam pemberantasan korupsi dan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah menuju clean governance dan good government” ungkap Kepala BDK Semarang, H. Ibnu Hasyir, S. Pd, MA dalam rapat internal persiapan tim ZI Tahun 2018.

Oleh karena itu perlu langkah-langkah konkrit untuk menjadi WBK/WBBM yang meliputi 6 (enam) area perubahan, yaitu manajemen perubahan; penataan tatalaksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal senada di disampaikan oleh Kasubbag TU, H. Darwiyanto, M.Ed selaku ketua tim pembangunan zona integritas BDK Semarang bahwa pembangunan Zona Integritas perlu dipersiapkan dan dukungan dari pimpinan satuan kerja dan unit sebab Zona Integritas merupakan tindaklanjut  dari Pakta Integritas yang sudah ditandatangani pejabat Eselon.

Sebagai ketua Tim ZI, H. Darwiyanto selalu memandu langsung jalannya kegiatan pembangunan Zona Integritas ini dimana yang paling nampak adalah perubahan wajah BDK Semarang. BDK Semarag yang semula terlihat “bersih” dari atribut-atribut sekarang terlihat lebih semarak, hidup dan berwarna warni melalui pemasangan banyak banner, stiker, baliho terkait gratifikasi, tolak pungli atau zona bebas korupsi. Bahkan, di beberapa sudut Kampus BDK Semarang sengaja di pasang photo booth atau wall pengumuman Zona Bebas Korupsi. Sukses BDK Semarang dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun 2019. (Ly)