EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEDIKLATAN DI BDK SEMARANG

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEDIKLATAN DI BDK SEMARANG

Drs. H. Nafiuddin, M. Si., M. Pd.

Widyaiswara Madya BDK Semarang

      Lembaga  Pendidikan dan Latihan dianggap mampu memanaj  dan mengelola penyelenggaraan diklat secara professional serta menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur negara yang mampu memberikan pelayanan prima dalam semua aspek manajemen, dan mampu melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai   dengan kebutuhan actual. Balai Diklat Keagamaan memiliki Urgensi Tugas dalam penyelenggaraan kediklatan yang bertujuan:1). Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. 2). Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya mewujudkan kondisi tersebut diatas, Balai Diklat Keagamaan perlu menciptakan suasana diklat yang efektiv dan produktif. Efektivitas Penyelenggaraan Diklat adalah:Penyelenggaraan proses belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama yang dilaksanakan  berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan perangkat yang tepat dan waktu yang tepat pula sehingga mampu menciptakan proses diklat yang kondusif atau maksimal untuk memperoleh hasil/produk diklat yang optimal.

      Berdasarkan pengamatan, identifikasi dan analisis masalah, dapatlah dikatakan bahwa penyelenggaraan diklat di BDK Semarang belum berjalan efektiv  sebagaimana yang daharapkan, sehubungan dengan jumlah widyaiswara secara kuantitatif maupun kualitatifnya belum memadai. Kondisi tersebut menimbulkan penyelenggaraan diklat sering terganggu kelancaran dan mutu yang dihasilkan. Sebagai upaya dalam mengatasi kondisi tersebut Balai Diklat Keagamaan Semarang dirasa perlu menyelenggarakan DDTK tentang  Metode, Strategi/Pendekatan, Sumber- sumber Pembelajaran (Model-model Pembelajaran) dan Teknik-teknik Evaluasi Hasil Belajar, Melakukan DDTKmulti media dan penguasaan pengoperasionalan IT, serta menyelenggarakan seminar temu ilmiah secara berkala.

Kata Kunci: Diklat, Efektif

A. PENDAHULUAN

     1. Latar Belakang Masalah

     Lembaga Pendidikan dan Latihan bagi PNS diharapkan dapat menjadi tempat pertukaran gagasan kreatif dan inovatif dengan mutu program yang kompetitif. Lembaga Pendidikan dan Latihan juga diharapkan menjadi tempat dimana komitmen peningkatan mutu tampak jelas dalam kegiatan diseminasi dan pengembangan gagasan serta praktik mutakhir manajemen kinerja organisasi public dengan inovasi sebagai norma yang menjiwai setiap kegiatan. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan dan Latihan akan memiliki identitas yang membedakannya dari lembaga serupa dengan: sejumlah fasilitator diklat yang memadai secara kuantitas maupun kualitas, penyelenggara diklat yang berkepribadian unggul, kompeten dan professional, memiliki program diklat yang atraktif, manajemen program diklat yang efektif dan efisien, publikasi bermutu, memiliki perpustakaan dengan koleksi yang memadai dan dikelola dengan teknologi mutakhir, serta pelayanan penunjang yang prima.

     Dengan demikian Lembaga Pendidikan dan Latihan dianggap mampu memanaj   dan mengelola penyelenggaraan diklat secara professional serta menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia aparatur negara yang mampu memberikan pelayanan prima dalam semua aspek manajemen, dan mampu melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan aktual.

    2.  Tugas Pokok dan Fungsi

     Bahwa Tugas Pokok Kementerian Agama berdasarkan PMA No. 3 Tahun 2006 menegaskan, Kementerian Agama mempunyai Tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keagamaan. Sedangkan Fungsi Kementerian Agama meliputi: Perumusan kebijakan di bidang keagamaan, Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keagamaan, Pengelolaan barang milik Negara,dan  Pengawasan pembinaan kehidupan keagamaan. Visi yang dicanangkan Kementerian Agama adalah: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Misi yang diemban meliputi: 1). Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama, 2). Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan, 3). Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama, 4). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji. 5). Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan 6). Memperkokoh kerukunan umat beragama, dan 7). Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

    3.  Tujuan Balai Diklat Keagamaan dalam Urgensi Tugas

     Berorientasi pada perihal tersebut diatas, maka Balai Diklat Keagamaan memiliki Urgensi Tugas dalam penyelenggaraan kediklatan yang bertujuan antara lain: 1). Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. 2). Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

   4.  Dasar Hukum Diklat

      Diantara Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat adalah:  1). Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000  tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 4). Kepres R.I. No. 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. 5). KMA No. 1 Tahun 2001 yang telah disempurnakan dengan PMA No. 3 tahun 2006  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama 6). KMA No. 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Diklat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama. 7). KMA No. 345 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

         Berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2001 ada pengembangan Pusdiklat Pegawai menjadi dua Pusdiklat yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan di bawah Badan Litbang dan Diklat. Ini merupakan perubahan esensial untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Diklat di lingkungan Kementerian. Agama.

     Lembaga Diklat Instansi yang terkait dengan tugas kediklatan PNS meliputi: 1). Lembaga Administrasi Negara (LAN)  adalah yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelengaraan diklat.  2). Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Agama (Pusat dan Daerah). 3). Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Teknis. Lembaga Diklat di lingkungan Kementerian Agama: terdiri: 1). Badan Litbang dan Diklat 2). Pusdiklat Tenaga Administrasi  3). Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan  dan 4). 12 Balai Diklat Keagamaan selaku unit pelaksana teknis.

     5.  Tugas Pokok Lembaga Diklat

      Tugas Pokok Badan Litbang dan Diklat berdasarkan (PMA No. 3 Tahun 2006 PS. 793) mempunyai tugas menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan di bidang keagamaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri agama. Sedangkan Tugas Pokok Pusdiklat Administrasi berdasarkan PS. 851 PMA No. 3 Tahun 2006 adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Administrasi serta pembinaan UPT Diklat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.  Tugas Pokok Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan berdasarkan PS. 864 PMA No. 3 Tahun 2006 adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis keagamaan serta pembinaan UPT diklat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Adapun Tugas Pokok Balai Diklat Keagamaan (BDK) berdasarkan KMA 345 Tahun 2004 Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis Diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan diklat      administrasi dan diklat tenaga teknis keagamaan bagi pegawai di wilayah masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Balitbang dan Diklat.

     Khusus Balai Diklat Keagamaan Semarang memiliki wilayah kerja antara lain: Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta

     6. Pengertian Efektivitas Penyelenggaraan Diklat

    Pengertian Efektifitas menurut Suwarno Handayaningrat: EFEKTIV adalah TERCAPAINYA SASARAN DAN TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN. Artinya efektivitas terjadi bila sasaran atau tujuan berhasil sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.Menurut Prokopenko: EFEKTIFITAS adalah DERAJAT PENCAPAIAN TUJUAN DALAM SUATU KEGIATAN BERDASARKAN TUJUAN YANG INGIN DICAPAI DENGAN PERANGKAT YANG TEPAT DAN WAKTU YANG TEPAT PULA. Stoner dan Freeman mengatakan, “Effectivity is doing right things”. Artinya efektivitas adalah melakukan sesuatu dengan benar dalam hal ini efektivitas menunjuk   kepada efektivitas yang dapat menghasilkan sesuatu dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

     Sebagai penyelenggara (pengelola) diklat yang efektiv Balai Diklat Keagamaan (BDK) diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan diklat yang  kondusif agar dapat membawa hasil diklat yang optimal sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut Koontz dan Weihrich mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan “Effectiveness is the achievement of ebjectives”. Pencapaian tujuan yang dimaksud adalah pemenuhan kriteria atas suatu produk yang dihasilkan. Efektivitas membandingkan apa yang hendak dicapai dengan apa yang diperoleh. Semakin berusaha BDK  menggunakan potensi yang ada baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya financial sebagai input organisasi yang dimiliki, yang dikelola dengan proses yang maksimal,  diharapkan mampu mencapai hasil atau output yang optimal.

     Menyimak paparan tersebut diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa      efektivitas terdiri dari unsur-unsur sasaran yang dituju, metode atau cara yang  digunakan, tujuan yang ingin dicapai, dan waktu yang ingin ditentukan. Dengan kata lain efektivitas adalah keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan perangkat yang tepat dan waktu yang tepat pula.    

    Berdasarkan PP. 101 Tahun 2000 dan KMA No. 1 tahun 2003 Pengertian  Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah: Penyelenggaraan proses belajar- mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit.

    Dengan demikian yang dimaksud Efektivitas Penyelenggaraan Diklat adalah: Penyelenggaraan proses belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama yang dilaksanakan  berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan perangkat yang tepat dan waktu yang tepat pula sehingga mampu menciptakan proses diklat yang kondusif atau maksimal untuk memperoleh hasil diklat yang optimal.

     Perangkat yang tepat tersebut diatas, dimaksudkan adalah unsur-unsur      penunjang kegiatan (kediklatan) yang dapat mempengaruhi secara langsung akan keberhasilan atau efektivitas suatu kediklatan, seperti:  fasilitator (Widyaiswara), Kurikulum, Sarana Prasarana, Panitia Penyelenggara, Biaya, dan Peserta. 

      Penulisan Makalah ini bermaksud meninjau tentang unsur fasilitator (Widyaiswara) dalam keterlibatannya pada penyelenggaraan diklat khususnya diklat- diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang, apakah sudah berperan maksimal dalam turut serta mewujudkan suatu penyelenggaraan diklat yang efektiv di Balai Diklat Keagamaan Semarang baik dalam  kuantitatif maupun kualitatifnya?

     7. Tujuan Penyelenggaraan Diklat

    Penyelenggaraan diklat bertujuan: 1). Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. 2). Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 3). Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 4). Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

     8. Faktor Penentu Keberhasilan Diklat

    Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut sangat tergantung pada konsistensi komitmen pimpinan dan anggota organisasi unit kerja untuk mengelola faktor-faktor keberhasilan. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pelaksanaan misi organisasi secara produktif. Faktor- faktor penentu keberhasilan dimaksud adalah:

  1. Ketersediaan fasilitator diklat dengan  jumlah dan kualifikasi yang memadai.
  2. Ketersediaan program diklat yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan  pengguna.
  3. Ketersediaan bahan/materi diklat yg lengkap dengan sarana audio-visual yg modern
  4. Adanya kerja sama dengan mitra kerja (networking)
  5. Tersedianya program diklat yang bervariasi, menarik, dan inovatif
  6. Efektivnya pendayagunaan teknologi informasi yang tersedia sebagai sarana promosi, networking, dan “e-learning”.
  7. Adanya kemampuan manajemen Lembaga Diklat dlm memberikan pelayanan prima.

    9.  Widyaiswara

     Widyaiswara merupakan faktor kunci keberhasilan Diklat. Widyaiswara  adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi keberhasilan proses (daur) Diklat. Seorang Widyaiswara tidak hanya dituntut kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang bersahaja dalam menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Karena keharusan adanya tingkat kualifikasi yang memadai, maka Balai Diklat Keagamaan harus memperhatikan secara intensif terhadap keberadaan dan eksistensinya, sehubungan perannya yang cukup menentukan dalam  menciptakan efektivitas setiap penyelenggaraan diklat.

  B. IDENTIFIKASI  MASALAH

     Tugas widyaiswara antara lain memfasilitasi proses pembelajaran dalam kegiatan Diklat. Dalam hal ini widyaiswara berfungsi sebagai fasilitator. Dengan demikian, proses pembelajaran dalam kegiatan Diklat idak hanya difasilitasi oleh  widyaiswara, tetapi juga oleh figur tertentu (dari dalam atau luar BDK) yang dipandang kompeten, baik dalam hal content maupun method. Dengan paradigma ketersediaan dan bukan kepemilikan, BDK harus memiliki widyaiswara yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

     Mengingat peranannya yang cukup urgen dalam penyelenggaraan diklat, maka masalah- masalah apa saja yang timbul dirasa perlu untuk diidentifikasi terhadap eksistensi widyaiswara dalam penyelenggaraan diklat. Kondisi ini harus diketahui agar dapat diupayakan solusi yang relevant sehingga diklat-diklat yang diselenggarakan senantiasa dapat terlaksana secara efektiv dan produktif.

              Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

  1. Kurang memadainya fasilitator widyaiswara administrasi yang ada (hanya tersedia 8 widyaiswara Administrasi ) dengan kebutuhan fasilitator pengampu mata diklat pada berbagai jenis kediklatan administrasi di Balai Diklat Keagamaan Semarang baik dalam Diklat Prajabatan, Diklat Dalam Jabatan maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) bahkan dalam Diklat Jarak Jauh (DJJ) yang bersifat e-learning.
  2. Terbatasnya spesialisasi yang dimiliki/diambil fasilitator widyaiswara pada jenis diklat administrasi atau mata diklat administrasi yang ada/tersedia sehubungan para widyaiswara administrasi banyak berlatar belakang pengalaman tugasnya sebagai guru atau pengawas (tenaga fungsional), bukan sebagai pegawai struktural.
  3. Kurang maksimalnya proses kegiatan pembelajaran dikelas terkait dengan keterbatasan kompetensi fasilitator dalam penguasaan media pembelajaran dan pengoperasionalan IT.
  4. Masih rendahnya mutu alat evaluasi hasil belajar yang disusun oleh para widyaiswara terkait dengan teknik penyusunan soal yang belum berkualitas sebagai alat ukur keberhasilan proses pembelajaran dalam diklat terutama dalam pembuatan soal-soal Diklat Prajabatan
  5. Belum terwujudnya outsourcing fasilitator sebagaimana yang diharapkan untuk pengganti pengampu mata diklat yang tidak dikuasai oleh widyaiswara yang ada atau terhadap mata diklat yang tidak ada pengampu spesialisasinya.

  C.  MASALAH

    Belum memadainya widyaiswara tenaga administrasi secara kuantitatif maupun kualitatif yang bertugas di Balai Diklat Keagamaan Semarang menyebabkan penyelenggaraan diklat kurang efektif dan produktif.

   D. ANALISA MASALAH

     Guna memperkuat analisa dimaksud berikut penulis lakukan telaah lanjut dari identifikasi masalah yang ada yaitu:

  1. Bahwa kurang memadainya atau terbatasnya fasilitator widyaiswara administrasi secara kuantitatif yang ada apabila dibandingkan dengan kebutuhan fasilitator pengampu mata diklat pada berbagai jenis kediklatan administrasi di Balai Diklat Keagamaan Semarang baik dalam Diklat Prajabatan, Diklat Dalam Jabatan maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) bahkan dalam  Diklat Jarak Jauh (DJJ) yang bersifat e-learning akan mempengaruhi  program diklat sebagaimana yang telah direncanakan. Ada beberapa DDTK yang harus tertunda dari waktu yang ditentukan baik yang seharusnya diselenggarakan pada Kantor-kantor Kementerian Agama tingkat Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta,  adanya beberapa Diklat Prajabatan di Kalimantan Barat dimana para fasilitaor widyaiswaranya diserahkan kepada para widyaiswara provinsi, begitu pula harus melakukan outsourcing kepada para fasilitator  Pusdiklat Tenaga Administrasi yang ternyata sering menimbulkan masalah baru apabila yang dikirim bukanlah fasilitator yang kualifed . Kondisi tersebut tentunya merepotkan panitia dalam membagi tugas (memploiting) tugas pengajaran pada kediklatan yang diselenggarakan apabila intensitas kediklatan yang diselenggarakan sangat padat dalam kelas parallel yang banyak, dimana secara bersamaan pula waktunya telah diselenggarakan jenis-jenis diklat yang lain. Dengan demikian widyaiswara yang telah dijadwalkan mengajar pada suatu DPJ yang jumlah JP nya cukup banyak akan memiliki kesempatan yang sempit untuk mengampu pada jenis diklat lain yang diselenggarakan secara bersamaan, yang membuat panitia harus mencari dan menghubungi serta memastikan kesediaan menjadi fasilitator kediklatan di BDK Semarang.
  2. Logisnya pengampu mata diklat jenis diklat administrasi adalah para fasilitator yang memiliki pengalaman kerja/tugas sebagai pegawai (structural bukan fungsional). Akan tetapi karena kenyataannya widyaiswara yang ada adalah berlatar belakang sebagai tenaga edukatif (fungsional), maka spesialisasi yang dimiliki/diambil fasilitator widyaiswara administrasi terhadap mata diklat berbagai jenis diklat administrasi dirasa ada yang mismacht atau kurang searah sehingga dirasa ada yang kurang terkuasai dalam segi pengalaman di lapangan tugasnya. Terkecuali terhadap mata diklat yang pernah mengikuti TOT, masih banyak mata diklat jenis diklat administrasi yang terbatas dapat diampu oleh para widyaiswaranya.
  3. Bahwa widyaiswara yang kompeten dan professional dalam melaksanakan tugasnya tentu akan menguasai dalam mempersiapkan bahan ajar atau materi ajar yang telah didesigne sedemikian rupa dalam penerapan multi metode pengajarannya, strategi atau pendekatan pembelajarannya, penerapan multi media pendukung pembelajarannya, pemanfaatan sumber pembelajaran yang menunjang serta mampu melakukan evaluasi hasil belajar secara kualifed. Kurang maksimalnya proses kegiatan pembelajaran dikelas terkait  dengan   keterbatasan kompetensi fasilitator dalam penguasaan media pembelajaran dan pengoperasionalan IT akan menimbulkan iklim pembelajaran yang kurang kondusif, monoton, menjemukan dan menjenuhkan serta menimbulkan verbalisme pembelajaran.
  4. Alat evaluasi hasil belajar yang disusun oleh para widyaiswara terkait dengan teknik pembuatan soal yang belum sesuai dengan standar kaidah-kaidah penyusunan soal sebagai alat ukur keberhasilan proses pembelajaran dalam diklat terutama dalam pembuatan soal-soal Diklat Prajabatan, yang  menimbulkan berbagai komplain dari para peserta diklat DPJ yang kebanyakan para tenaga didik yang telah menguasai dan memahami betul teknik pembuatan soal yang baik sebagai alat evaluasi hasil belajar. Bentuk soal yang seharusnya mengedepankan pesan-pesan normative bagi para PNS malah kesannya bersifat dominasi akademisi. Pada akhirnya hanya ranah kognitif saja yang hendak diukur tetapi sedikit ranah afektif dan psikomotoriknya.
  5. Outsourcing fasilitator sebagaimana yang diharapkan untuk pengganti pengampu mata diklat yang tidak dikuasai oleh widyaiswara yang ada atau terhadap mata diklat yang tidak ada pengampu spesialisasinya ternyata justeru sering menimbulkan masalah baru yaitu waktu yang telah diploiting dalam jadwal tidak sesuai dengan kesempatan yang dimiliki fasilitator dari luar. Pada akhirnya malah yang datang adalah fasilitator pengganti yang tingkat kompetensinya belum memadai akibatnya banyak masukan dan saran dari para peserta diklat.

      Berdasarkan analisis masalah tersebut diatas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa penyelenggaraan diklat belum berjalan efektif  sebagaimana yang daharapkan , karena tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya iklim belajar yang kondusif dan konstruktif sebagai hasil diklat dalam membangun mental aparatur PNS yang mengedepankan nilai-nilai normative belum tercipta secara optimal.

  E.  ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

     Secara Kuantitatif:

  1. Mengangkat Widyaiswara tenaga administrasi yang SK pengangkatannya sebagai Widyaiswara tetapi masih bertugas di structural
  2. Melakukan rekruitmen calon-calon Widyaiswara baru yang berkualitas melalui program penerimaan widyaiswara di Pusdiklat Tenaga Administrasi
  3. Melakukan outsourcing dengan Widyaiswara Pusdiklat Tenaga Administrasi secara proporsional

     Secara Kualitatif:

  1. Mengusulkan TOT materi substantive kediklatan bagi Widyaiswara Tenaga Administrasi  kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi
  2. Memberi bantuan beasiswa kepada widyaiswara yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi
  3. Melakukan DDTK tentang ,Metode, Strategi/Pendekatan, dan Etos Kerja Sumber-sumber Pembelajaran serta Teknik-teknik Evaluasi Hasil Belajar
  4. Melakukan DDTK multi media dan penguasaan pengoperasionalan IT.
  5. Menyelenggarakan seminar temu ilmiah secara berkesinambungan  yang dilakukan oleh para widyaiswara

   F.  PEMECAHAN MASALAH

      Menyelenggarakan DDTK tentang  Metode, Strategi/Pendekatan, Etos Kerja dan Teknik-teknik Evaluasi Hasil Belajar , Melakukan DDTK multi media dan penguasaan pengoperasionalan IT, dan menyelenggarakan seminar temu ilmiah secara berkala yang dilakukan oleh para widyaiswara.

   G. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

  1. Memadainya ketersediaan Widyaiswara baik secara kuantitatif dan kualitatif dapat menciptakan efektivitas penyelenggaraan diklat bagi peningkatan mutu pengawai di lingkungan Kementerian Agama pada Balai Diklat Keagamaan Semarang.
  2. Kesadaran bagi para widyaiswara perlu ditimbulkan untuk senantiasa melakukan upaya- upaya pengembangan potensi diri dengan mengikuti TOT, DDTK, WORKSHOP maupun Seminar-seminar Temu Ilmiah agar kompetensi dan profesionalitas tugas widyaiswara dapat terlaksana secara efektiv dan produktif.
  3. Upaya pembinaan dan pelatihan bagi para widyaiswara khususnya dan bagi semupegawai BDK umumnya perlu dilakukan secara berkala guna mengevaluasi tugas dan tanggungjawab para widyaiswara dalam menjalankan kegiatan kediklatan, agar perbaikan yang bersifat membangun dapat terus diupayakan dalam rangka mewujudkan performance widyaiswara yang semakin expert.

   H. REKOMENDASI

     1. Kepada Badan Litbang dan Diklat;

Sehubungan semakin berkurangnya Widyaiswara Tenaga Administrasi di Balai-balai Diklat Keagamaan karena memasuki pensiun, maka perlu  diadakan TOT Calon Widyaiswara sebagai upaya perekrutan Widyaiswara baru.

     2. Kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi;

Guna meningkatkan kualitas Widyaiswara, maka program-program kediklatan (TOT), program beasiswa dan program outsourcing perlu di intensifkan. 

   I. ACTION PLAN 

NO JENIS KEGIATAN WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN
1 Menyelenggarakan Diklat Di Tepat Kerja (DDTK) tentang Etos Kerja serta Model-model Pembelajaran, dan Teknik Penyusunan Soal

4 Hari

Kemenag se Prov.Jateng dan DIY

 

BDK Semarang dan WI  

2

DDTK Multi Media Pembelajaran dan  Penguasaan Pengoperasionalan IT

  Guru MI dan MTs BDK Semarang
3

Seminar Widyaiswara

2 bulan sekali BDK Semarang IWI Jateng
4 Pembinaan rutin Pegawai Balai Diklat Keagamaan Semarang      


DAFTAR PUSTAKA 

Departemen Pendidikan Nasional, Pusdiklat Pegawai, Sawangan, Januari 2009

Davis, Ivor K. Pengelolaan Belajar. Diterjemahkan oleh Sudarsono Sudiarjo dkk. Jakarta PUAUT.1987

Handayaningrat, Suwarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta CV H. Masagung. 1990.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, Badan Libang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta , Tahun 2003

Suriani, Efektivitas Manajemen kelas, Studi Koresional Antara Konsep Diri, Motivasi Berprestasi, Pengetahuan tentang Kompetensi Guru dengan Efektivitas Manajemen kelas (2000) Disertasi, tidak diterbitkan, Jakarta :  2001.

APLIKASI

  • http://lpse.kemenag.go.id/eproc/app
  • http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen
  • http://ropeg.kemenag.go.id/simpeg/
  • http://tve.kemdikbud.go.id/

Kunjungi kami di:

Kunjungi kami di: