Musyawarah Wilayah II Pokjawas Prov. Jateng di BDK Semarang
BDK KITA, Semarang - Mengusung tema "Meneguhkan Peran Pengawas Madrasah dalam Transformasi Layanan Pendidikan Madrasah", Kelompok Kerja Pengawas Madrash (Pokjawas) wilayah II Provinsi Jawa Tengah gelar kegiatan musyawarah yang bertempat di Gedung G Auditorium Balai Diklat Keagamaan Semarang. Musyawarah Pokjawas tersebut berlangsung selama 2 hari mulai dari Rabu, 26 Januari - 27 Januari 2022 dan dihadiri oleh seluruh Pengawas di wilayah II Provinsi Jawa Tengah.
Mengawali kegiatan, Kabid Penma Prov. Jateng. Drs. H. M. Saefulloh, M.Ag. menyampaikan sambutan di depan seluruh hadirin. Pada kesempatan tersebut, Saefullah mengucapkan selamat kepada Pokjawas Jateng atas terlaksananya acara ini. "Saya berbangga dapat bergabung ke acara ini. Kita perlu memberikan masukan, saling mengingatkan, saya sangat berharap kepada para pengawas. Harapan kami para pengawas meningkatkan kompetensinya karena sekarang kita memasuki era digital.". Ujarnya.
Sebagai bagian dari visi misi Presiden Jokowi, salah satunya adalah pelatihan literasi digital yang pesertanya melibatkan pengawas, yang peserta terbanyaknya berasal dari Jawa Tengah. Pengawas juga harus memberikan arahan kepada Madrasah agar dapat mengoptimalkan anggaran IT-nya untuk menunjang digitalisasi Madrasah sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Kementerian Agama yaitu Transformasi Digital. Terakhir, Saefullah berharap semoga kegiatan ini berjalan lancar dan terpilih pengurus baru yang energik serta dapat mengikuti perkembangan zaman. "Menjadi pengawas niatnya adalah memperbaiki kualitas pendidikan Madrasah". Pungkasnya.
Kepala Balai Diklat Keagamaan, Drs. H. Anshori juga turut memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) tersebut. Pada kesempatan yang telah diberikan, Anshori mengucapkan selamat datang kepada peserta Muswil. "Ini adalah BDK KITA. Kami sebelumnya juga telah memfasilitasi dari Tentara dari Kodam sampai Pengurus Mahasiswa. Ini adalah fasilitas negara, jadi kami tidak memungut biaya atas penggunaan fasilitas tersebut oleh masyarakat." ujar Anshori.
Lebih lanjut, Anshori memohon untuk dimasukkan dalam pembahasan kedepan, bahwa tahun 2022 - 2023 adalah tahun Penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama harus menjadi Kementerian pertama yang mampu menyelesaikan program Moderasi Beragama. Mengakhiri sambutannya, Kepala BDK Semarang tersebut berharap semoga forum musyawarah ini dapat memberikan rumusan - rumusan yang visioner yang mampu membuat Kementerian Agama unggul. [Fdy/Latif]
Penulis :
Editor :
Sumber :
